NUSA DUA – BALI, “Terima kasih saya ucapkan kepada Mahkamah Agung sebagai bentuk penghargaan saya atas Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Whistleblower dan Justice Collaborator di dalam tindak pidana tertentu. Diharapkan melalui SEMA ini perlakuan terhadap korban yang sekaligus menjadi saksi menjadi lebh jelas sehingga bentuk kejahatan, khususnya tidak pidana yang terorganisasi dapat terungkap”. Hal ini disampaikan oleh Wakil Presiden RI, Boediono dalam pembukaan Konferensi Internasional Perlindungan Saksi dan Korban dalam tindak pidana transnasional terorganisasi pada Senin, 11 Juni 2012 di Nusa Dua, Bali.

Hadir dalam pembukaan tersebut Ketua Mahkamah Agung, yang diwakili oleh Ketua Muda Pembinaan , Widayatno Sastrohardjono, SH., MSc, Menteri Hukum dan HAM, Ketua PPATK, Ketua LPSK, Jaksa Agung, dan undangan lainnya. Kejahatan lintas Negara memiliki karakteristik yang sangat komplek. Karakteristik yang sangat menonjol dari kejahatan ini ialah memiliki mobilitas tinggi dengan jaringan organisasi yang sangat tertutup yang didukung dengan manajemen operasional dan keuangan yang kuat, modus operandi tersebut hanya dapat dilaksanakan dalam bentuk organisasi kejahatan (organized crime).

Kecenderungan semakin luas dan canggihnya jaringan kejahatan tersebut akan menjadikan semakin sulitnya dalam melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan ini. Oleh karena itu, dalam upaya mencegah dan memberantas kejahatan transnasional terorganisasi, diperlukan kerja sama antara negara-negara, baik yang bersifat bilateral, maupun multilateral pada tataran regional maupun global. Diikuti oleh 200 peserta yag berasal dari 30 negara Asia Pasifik, konferensi ini akan membahas mengenai permasalahan , fenomena, dan kendala mengenai tindak pidana lintas negara. Diharapkan melalui konferensi ini akan menyamakan persepsi dan tujuan dari para peserta mengenai pentingnya perlindungan saksi dan korban dalam mengungkap sebuah kejahatan. Konferensi ini akan berlangsung hingga Rabu, 14 Juni 2012 mendatang.

Selamat Datang Di Situs pengadilan Negeri Kisaran, Mewujudkan institusi peradilan yang efektif, efisien, bermartabat dan dihormati
Home

Custom-Gallery

Statistik Perkara

Tanggapan Masyarakat Tentang Kinerja Pengadilan Dalam Menangani Pengaduan Masyarakat

Tanggapan Masyarakat Tentang Kinerja Pengadilan Dalam Menangani Pengaduan Masyarakat
 

Login Form




Designed by:
SiteGround web hosting Kartika Komputer
, Powered by Pengadilan Negeri Kisaran;
SELAMAT DATANG DI WEBSITE PENGADILAN NEGERI KISARAN
PDF Print E-mail

PENGUMUMAN LELANG PEMBANGUNAN PAGAR KANTOR PENGADILAN NEGERI KISARAN SESUAI PROTOTIPE TA. 2014

 

Last Updated on Thursday, 17 April 2014 03:09
 
PDF Print E-mail

PEMBUKAAN KLINIS FAKULTAS ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ASAHAN (UNA) DI PENGADILAN

NEGERI KISARAN


Selasa, 15 April 2014 Pengadilan Negeri Kisaran kedatangan para mahasiswa Fakultas Ilmu Hukum Universitas Asahan (UNA) yang akan melakukan Praktek Klinis Hukum dengan diantar langsung oleh  Pembantu Dekan 1 Abdul Gani, SH,MHPD dan didampingi seorang Pembantu Dekan 2 Ahmad Bustami, SH.MKn Pembantu Dekan 3 Indra Pranada, SH.MKn dan didampingi Dosen 1. Nurliana Ritonga, SH.MH 2. Nurhilmiyah, SH.MH

Last Updated on Tuesday, 15 April 2014 08:10
Read more...
 
PDF Print E-mail

ALAM TIDAK PERNAH MENGENAL HAKIMNYA


JAKARTA-HUMAS, "Alam tidak pernah mengenal hakimnya namun hakim harus mengenal alam tempatnya bertugas". Hal ini diungkapkan Justice Antonio Herman Benjamin, Hakim Agung pada High Court of Brazil dalam diskusi bertajuk World Justicial Institute for the Environment yang diselenggarakan oleh MA pada Senin, 14 April 2014, di ruang Wiryono gedung utama MA. Isu mengenai Lingkungan Hidup bukan hanya menjadi pekerjaan rumah bagi Indonesia dan Brazil, tapi seluruh negara di dunia. Pembalakan liar, pembakaran hutan, penembakan liar satwa menjadi ancaman kejahatan lingkungan dewasa ini. Di mata Justice Antonio, yang menjadi pembahasan utama adalah hukuman apa yang pantas dijatuhkan kepada para pelaku kejahatan lingkungan. "Kalau dalam kasus pembunuhan misalnya, pembunuh seseorang dapat langsung dijatuhi hukuman karena faktanya memang jelas dia membunuh manusia. Sementara, jarang terdengar penembak satwa langka dijatuhi hukuman pidana berupa penjara. Belum lagi secara perdata, menentukan berapa besaran ganti rugi atas para pelaku pembakaran hutan. Para pelaku kejahatan lingkungan tersebut sebenarnya tidak hanya membunuh yang hidup saja, namun aset-aset di dalamnya. Satwa liar yang ikut musnah ekosistem yang rusak, kejahatan yang dilakukannya adalah kejahatan terhadap pondasi hidup" paparnya.

Last Updated on Tuesday, 15 April 2014 07:49
Read more...
 
PDF Print E-mail

PEMBERITAHUAN HARI LIBUR NASIONAL

Sehubungan dengan hari libur nasional dalam rangka Hari Pemungutan Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 dengan ini diberitahukan bahwa sesuai Keputusan Presiden Republik Indonesia, Nomor 14 Tahun 2014, Maka hari Rabu, Tanggal 9 april 2014 telah ditetapkan sebagai Hari Libur Nasional.

Untuk lebih jelasnya berikut ini kami sampaikan suratnya perihal tersebut diatas

 

 

Sumber : Mahkamahagung.go.id

Last Updated on Tuesday, 08 April 2014 03:22
 
PDF Print E-mail

PENGADILAN UNTUK SEMUA

JAKARTA-HUMAS, Small Claim Court, atau secara sederhana dapat juga diartikan sebagai `Pengadilan Rakyat`. Dapat juga diterjemahkan sebagai pengadilan konsiliasi bagi masyarakat yang sangat membutuhkan suatu lembaga penyelesaian sengketa yang tidak memerlukan biaya tinggi dan dilakukan dengan proses yang cepat.

Tanggung jawab utama dari small claim court adalah untuk melaksanakan keadilan. Setiap pengadilan berkomitmen untuk menyelesaikan sengketa secara efektif dan adil dengan menjunjung tinggi aturan hukum dan meningkatkan akses terhadap keadilan. Dilatarbelakangi akan kebutuhan tersebut, Mahkamah Agung dan Pusat Studi Hukum Ekonomi dan Kebijakan Publik Fakultas Hukum UNPAD mengadakan Forum Grup Discussion (FGD)pada Kamis, 3 April 2014. Bertempat di Novotel, Jakarta, FGD ini mengangkat tema kerangka hukum bagi para introduksi dan penerapan prosedur gugatan kecil (Small Claim Procedure) pada sistem peradilan perdata di Indonesia.

Last Updated on Monday, 07 April 2014 04:27
Read more...
 

SIPP / CTS

JAWAL SIDANG

DIREKTORI PUTUSAN MA

PUTUSAN PENGADILAN

J D I H

L P S E

WEBLINKS

POS BAKUM

ADMIN - ONLINE


Senin-Jumat;
08.00-16.00 WIB