HTML5 Powered with CSS3 / Styling, and SemanticsLevel Double-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0

LHKPN/LHKASN

 LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN)

Kewajiban Penyelenggara Negara untuk melaporkan harta kekayaan diatur dalam:

  1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme;
  2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pindana Korupsi; dan
  3. Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor: KEP. 07/KPK/02/2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pemeriksaan dan Pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

Adapun Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah sebagai berikut:

  1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;
  2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;
  3. Menteri;
  4. Gubernur;
  5. Hakim;
  6. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA (LHKASN)

Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat LHKASN adalah daftar seluruh harta kekayaan ASN yang dituangkan dalam formulir LHKASN yang ditetapkan oleh Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Harta kekayaan ASN merupakan ranah pribadi namun tidak sepenuhya menjadi privat melainkan menjadi sarana pengendalian dalam penyelenggaraan negara dalam rangka menciptakan Aparatur Sipil Negara yang bersih dan berwibawa serta bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme. Pelaporan harta kekayaan berdasarkan :

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di Lingkungan Instansi Pemerintah;

Sesuai ketentuan bahwa seluruh pegawai ASN wajib menyampaikan LHKASN, pejabat yang memangku jabatan strategis dan rawan KKN, para pengelola anggaran dan panitia pengadaan barang dan jasa wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kecuali bagi pejabat yang sudah masuk dalam wajib lapor Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) diantaranya meliputi :

  1. Pejabat Eselon II/ Kepala SKPD;
  2. Direktur dan Wakil Direktur Rumah Sakit/ BLUD;
  3. Camat;
  4. Kepala Unit Pelaksana Teknis;
  5. Lurah; dan
  6. Auditor/ P2UPD;
  7. Pejabat lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berikut adalah LHKPN /LHKASN personil Pengadilan Negeri Kisaran Tahun 2020

 

 

 

No

Nama

Jabatan

Bukti Kirim

Ringkasan

1

DR. ULINA MARBUN, S.H., M.H.

 KETUA

Lihat

 

2

NELSON ANGKAT, S.H., M.H.

 WAKIL KETUA

Lihat

 

3

NELLY A HARAHAP, S.H., M.H.

 HAKIM

Lihat

 

4

AHMAD ADIB, S.H., M.H.

 HAKIM

 Lihat

 

5

MIDUK SINAGA, S.H., M.H.

 HAKIM

Lihat

 

6

NELLY R LUBIS, S.H., M.H.

 HAKIM

Lihat

 

7

ANTONI TRIVOLTA, S.H

 HAKIM

Lihat

 

8

YOHANA TIMORA P ,S.H.Mhum

 HAKIM

Lihat

 

9

BOY ASWIN AULIA, S.H., M.H.

 HAKIM

Lihat

 

10

IDRIS, S.H., M.H.

 PANITERA

Lihat

 

11

BUYUNG HARDI, S.H

 PANMUD PIDANA

Lihat

 

12

DOHARNI SIREGAR

 PANMUD HUKUM

Lihat

 

13

DARWIS TARIGAN, S.H

 PANITERA PENGGANTI

Lihat

 

14

AZHAR, S.H

 PANITERA PENGGANTI

Lihat

 

15

HELMI, S.H

 PANITERA PENGGANTI

Lihat

 

16

MAROJAHAN HASIBUAN

 PANITERA PENGGANTI

Lihat

 

17

ALI USTAZ

 PANITERA PENGGANTI

Lihat

 

18

SITIURMALA SITORUS, S.H

 PANITERA PENGGANTI

Lihat

 

19

M SALEH

 JURUSITA PENGGANTI

Lihat

 

20

ASER HUTABARAT

 JURUSITA PENGGANTI

Lihat

 

21

MEDIANA BR. TARIGAN, S.E

 SEKRETARIS

Lihat

 

22

DIANA ROMIN HARAHAP, S.H

 KASUBAG UMUM DAN KEU

Lihat

 

23

NONI APRIANTI DAMANIK, S,H

 KASUBAG PTIP

Lihat

 

24

MUHAMMAD REZA LUBIS, S.H

 KASUBA KEPEGAWIAN

Lihat

 

25

IMANUEL TARIGAN, SKom

 STAF UMUM

Lihat

 

26

SUBAKTI, S.H

 STAF PIDANA

Lihat

 

27

RIBKA BR. GINTING, SKom

 STAF PERDATA

Lihat

 

28

MURSAL PAHRI

STAF HUKUM

Lihat

 

29

NIDA SYAFWANI NASUTION, S.H

 STAF PIDANA

Lihat

 

30

APRIYANTI M SIAHAAN, S.SOS

 BENDAHARA

Lihat

 

31

YOVANI APRILLIYA AMD

 STAF PTIP

Lihat

 

32