HTML5 Powered with CSS3 / Styling, and SemanticsLevel Double-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0

Articles in Category: Berita

Sekretaris MA : “Tahun 2017, Seluruh Pengadilan Sudah Harus Memiliki SIPP"

on Selasa, 01 Maret 2016. Posted in Berita

Sekretaris MA : “Tahun 2017, Seluruh Pengadilan Sudah Harus Memiliki SIPP

Kamis, 18 Februari 2016, bertempat di Pengadilan Tinggi Jakarta, Sekretaris MA, Bapak Nurhadi, SH., MH memberikan pembinaan di hadapan Para Ketua, Panitera, Sekretaris, Pengadilan Tingkat Banding pada empat Lingkungan Peradilan se-wilayah Indonesia. “Peningkatan Pelayanan Publik menjadi prioritas. Terlebih setelah banyak Pengadilan yangmeraih sertifikat ISO 9001:2008. Saya bangga akan kerja keras Bapak dan Ibu dalam upaya meraih ISO” ungkap Sekretaris MA membuka pengarahannya. Terlebih kini, MA tengah berfokus untuk menciptakan Court Excellent. “Menurut saya, court excellent dapat tercipta dengan mengkolaborasikan ISO dan layanan di pengadilan”.

Sebagai upaya mewujudkan hal tersebut lebih lanjut Sekretaris MA menjelaskan mengenai program Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). “Kini SIPP sudah versi 3, dimana teknologinya semakin canggih. Nantinya system ini akan terintegrasi. Jadi jangan heran nanti Pimpinan MA bisa mengetahui hakim siapa mengerjakan perkara apa saja. Bahkan hakim yang jarang sidang juga bisa ketahuan. Target saya di tahun 2017, seluruh pengadilan di Indonesia sudah harus memiliki SIPP” tandasnya lagi.

Pembinaan oleh Sekretaris MA ini merupakan rangkaian dari acara utama yakni Penyerahan Sertifikat Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 kepad Pengadilan Tinggi Jakarta dan Pengadilan Negeri wilayah DKI Jakarta. Dalam sambutannya, Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, Bapak Made Rawa Aryawan, SH., M.Hum menyampaikan bahwa sertifikat ISO ini merupakan upaya memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan bagi para pencari keadilan. “Penerapan sisitem manajemen mutu ISO 9001:2008 juga sejalan dengan reformasi birokrasi yang penekanannya pada area pemberian pelayanan prima, Wilayah Birokrasi Bebas Korupsi, Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani dengan memberdayakan dan meningkatkan kualitas SDM. Memaksimalkan fungsi dan perwatan sarana dan prasarana serta pemutakhiran manajemen adiminstrasi, baik teknis maupun non teknis” sambungnya lagi.

Ke depannya, Ketua Pengadilan Tinggi berharap setelah diraihnya sertifikat ISO ini harus ada peningkatan output dan terus menerus memantau kelemahan-kelemahan yang ada dan memperbaikinya tanpa henti agar ekspektasi pencari keadilan terpenuhi dan kepercayaan public pada pengadilan dapat diraih. (ifah/humas)

Sumber : www.mahkamahagung.go.id

Rapat Evaluasi Bulanan Bulan Februari 2016 PN Kisaran

on Selasa, 01 Maret 2016. Posted in Berita

Rapat Evaluasi Bulanan Bulan Februari 2016 PN Kisaran

Senin, 29 Februari 2016, Pengadilan Negeri Kisaran melaksanakan Rapat Evaluasi Bulanan di Tahun 2016. Rapat yang berjalan kurang lebih 3 jam ini dilaksanakan di Ruang Sidang Tirta Pengadilan Negeri Kisaran. Rapat dipimpin oleh Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kisaran (OLOAN SILALAHI,SH.MH) didampingi Bapak Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Bapak ( MUH. DJAUHAR SETYADI, SH.MH), Bapak Panitera Pengadilan Negeri Kisaran (NIRWAN SEMBIRING, SH.MH) dan Bapak Sekretaris ( JULIARNO, SH ) serta dihadiri oleh Seluruh Pejabat Fungsional dan Struktural, para pegawai, tenaga Honorer PN Kisaran

Dalam kesempatan ini KPN menyampaikan beberapa pokok bahasan diantara nya yaitu:

1.      Supaya dibentuknya team Evaluasi tentang jaminan Mutu Pelayanan dengan WKPN sebagai ketua Team dengan beranggotakan Panitera, Sekretaris, Wapan juga 2 Hakim Senior beserta Kasubbag Kepegawaian dan Organisasi tata laksana.

2.   Menyikapi dengan adanya surat Edaran Nomor 37-1/SEK/KU.01/2/2016 tentang Pengangkatan Tenaga Pramubakti, Pramusaji, Keamanan dan Pengemudi pada Mahkamah Agung dan Empat Lingkungan Peradilan disampaikan bahwa para Pimpinan Pengadilan tidak lagi diijinkan mengangkat tenanga honorer setelah diangkatnya tenaga honorer K.1 dan K.11 menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) maka dari itu setiap Satuan Kerja tidak diperbolehkan mengangkat Tenaga Pramubakti, Pramusaji, Keamanan dan Pengemudi melebihi dari jumlah anggaran yang tersedia, dan honorarium yang dibayarkan tidak diperbolehkan kurang dari Standar Biaya Umum yang tersedia dalam DIPA.

3.      Berdasarkan surat dari Plt. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Nomor : 66/Bua.1/OT.01/2/2016 tanggal 5 Februari 2016. Adapun surat tersebut mengenai Spesifikasi Pengadaan Alat Pengolah Data, yang ditujukan kepada Yth. para KPA dan PPK di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya agar segera di laksanakan.

4.      Berusaha untuk tetap bekerja sesuai aturan SOP

5.      KPN juga menyampaikan untuk Bagian Umum tidak lagi mengamplopi surat-surat dari Pidana & Perdata, tidak boleh lagi menggabung surat dalam satu pengantar, Bagian Umum hanya menerima surat sudah dalam keadaan tertutup.

Rapat Evaluasi bulanan ini ditutup dengan penyampaian agar seluruh pejabat fungsional dan pejabat struktural, staf pegawai dan tenaga honorer bekerja dengan semaksimal mungkin untuk kemajuan peradilan.