HTML5 Powered with CSS3 / Styling, and SemanticsLevel Double-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0

Standar Pelayanan Pengadilan

LAMPIRAN:

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Kelas I B

Nomor                : W4-U11/      /KP.04.10/XI/2019

Tanggal              : 21November 2019

Tentang             : Standar Pelayanan Peradilan pada Pengadilan Negeri Kisaran Kelas I B

I.       STANDAR PELAYANAN UMUM

 

A.    Pelayanan Persidangan

1.      Sidang Pengadilan Negeri Kisaran Kelas I B dimulaipada jam 09.00 Wib setiap hari kerja.

2.      Dalam hal sidang tertunda pelaksanaannya, maka Pengadilan Negeri Kisaran akanmemberikan informasi mengenai alasan penundaan dan jadwal sidang berikutnya kepada para pencari keadilan maupunkepada masyarakat umum melalui meja informasi (desk info), situs Pengadilan Negeri Kisaran Kelas I Bhttp://www.pn-kisaran.go.id ataupun melalui situs Sistem Informasi Penelusuran Perkara http://sipp.pn-kisaran.go.id.

3.      Pemanggilan untuk persidangan  dilakukan dengan cara Petugas Informasi Pengadilan melakukan pemanggilan Para Pihak melalui media pengeras suara agar masuk ke ruang sidang untuk pemeriksaan perkara berdasarkan sistem antrian;

4.      Pengadilan Negeri Kisaran mengumumkan jadwal sidang kepada masyarakat melalui monitor TV jadwal sidang yang terletak pada ruang tunggu  Pengadilan Negeri Kisaran  yang mudah dilihat masyarakat.

5.      Pengadilan Negeri Kisaran akan menyediakan jurubahasa dan/atau penerjemah untuk membantu pencari keadilan yang tidak memahami bahasa Indonesia atau memiliki kebutuhan khusus untuk mengikuti jalannya persidangan dan untuk mendapatkan layanan tersebut, masyarakat dapat mengajukan Surat Permohonan yang ditujukan kepada Ketua Majelis Hakim sebelum hari sidang dimulai, atau dapat mengajukannya secara lisan di hadapan Majelis Hakim;

6.      Pengadilan Negeri Kisaran memutus perkara Perdata termasuk melakukan pemberkasan (minutasi) dalam jangka waktu maksimal 5 (lima) bulan terhitung sejak perkara didaftarkan (SEMA No.2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan);

7.      Pencari keadilan dan masyarakat umum berhak memperoleh informasi dari Pengadilan Negeri Kisaran mengenai perkembangan permohonan atau perkaranya melalui meja informasi (desk info), situs Pengadilan Negeri Kisaran Kelas I Bhttp://www.pn-kisaran.go.idatau situs sistem informasi penelusuran perkara http://sipp.pn-kisaran.go.id.

 

B.    Biaya Perkara

1.      Masyarakat tidak dikenai biaya untuk mendapatkan layanan pengadilanuntuk  perkara pidana.

2.      Besarnya panjar biaya perkara perdata ditetapkan melalui Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Kelas I B.

3.      Masyarakat dikenakan biaya untuk proses perkara perdata, dan besarnya panjar biaya perkara ditetapkan dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM). Dan pembayaran dapat dilakukan langsung disetorkan melalui rekening Rekening BTN Cabang Kisaran Nomor Rekening 0111701300000176, Pengadilan Negeri Kisaran tidak menerima atau tidak ada meminta biaya yang tidak tertera dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM);

4.      Kasir Perdata pada Pengadilan Negeri Kisaran tidak dibenarkan menerima pembayaran biaya perkara langsung dari pihak yang berperkara (SEMA Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara);

5.      Penentuan besar kecilnya panjar biaya perkara perdata didasarkan pada banyaknyajumlah para pihak dan jauh dekatnya jarak tempuh ketempat para pihak yang dipanggil, serta biaya administrasi yang dipertanggungjawabkan dalam putusan.

6.      Pengadilan Negeri Kisaran  akan meminta  penambahan  biaya perkara  dalam hal panjar yang telah  dibayarkan  telah habis atau  tidak  mencukupi lagi untuk pemenggilan berikutnya   dan pembayaran tersebut dilakukan  langsung  melalui Rekening BTN sebagaimana  yang disebut diatas.

7.      Pengadilan Negeri Kisaran melalui  Kepaniteraan Perdata wajibmemberitahukan  dan  mengembalikan  kelebihan  biaya perkara yang tidak terpakai dalam proses berperkara, setelah putusan diberitahukan dan bilamana biaya tersebut tidak diambil dalam waktu 6 (enam) bulan setelah pihak yang bersangkutan diberitahukan maka uang tersebut akan disetorkan ke Kas Negara dan tidak dapat diambil lagi oleh pihak berperkara (SEMA Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara).

8.      Pengadilan Negeri Kisaran menetapkan biaya pendaftaran upaya hukum banding dalam SKUM yang terdiri dari biaya pencatatan pernyataan banding, biaya banding yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan, biaya pengiriman uang melalui bank/kantor Pos, ongkos kirim berkas dan biaya pemberitahuan berkas perkara kepada para pihak melalui Bank Sumut  Rekening Nomor 100 0102 011 370;

9.      Penyelenggara Layanan Pengadilan akan menetapkan biaya pendaftaran upaya hukum kasasi ditentukan dalam SKUM, yang terdiri dari biaya pencatatan pernyataan kasasi, biaya kasasi yang ditetapkan Ketua Mahkamah Agung, biaya pengiriman uang melalui bank ke rekening MA, ongkos kirim berkas dan biaya pemberitahuan kepada para pihak.

10.   Biaya permohonan kasasi untuk Mahkamah Agung harus dikirim oleh pemegang kas melalui Bank BNI Syariah  Rekening Nomor 1791.79.175 atas nama Kepaniteraan Mahkamah Agung dan bukti pengirimannya dilampirkan dalam berkas perkara yang bersangkutan.

11.   Pengadilan Negeri Kisaranakan menetapkan biaya pendaftaran upaya hukum peninjauan kembali ditentukan dalam SKUM, yang terdiri dari biaya peninjauan kembali yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung, biaya pengiriman uang melalui bank, ongkos kirim berkas, Biaya pemberitahuan.

 

C.    Pos Bantuan Hukum (Posbakum);

1.      Dasar Hukum

a.     PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

b.     Surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor :52/DJU/SK/HK.006/5/Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan;

2.      Pengadilan Negeri Kisaran menyediakan layanan Bantuan Hukum melalui Pos Bantuan Hukum (Posbakum) bagi masyarakat/pihak-pihak yang tidak mampu yang tersedia di lantai 1 (satu) Gedung Pengadilan Negeri Kisaran;

3.      Pengadilan Negeri Kisaran Kelas I Bmenyediakan Advokat piket sebagaimana dimaksud dalam Nota Kesepahaman yang bertugas pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Kisaran dan memberikan Layanan hukum sebagai berikut :

a.     Pemberian informasi, konsultasi atau advis hukum

b.     Bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan;

c.      Penyediaan informasi daftar Organisasi Bantuan Hukum atau Advokat yang dapat memberikan bantuan hukum Cuma-Cuma;

4.      Petugas pemberi layanan di Posbakum Pengadilan Negeri adalah advokat dan sarjana hukum yang dilakukan melalui kerjasama kelembagaan;

5.      Kewajiban kerjasama kelembagaan dengan pemberi layanan Posbakum Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud di atas dilakukan Pengadilan Negeri dengan lembaga berupa Lembaga masyarakat sipil penyedia advokasi hukum dan/atau Unit kerja advokasi hukum pada Organisasi Profesi Advokat dan/atau Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Perguruan Tinggi;

6.      Bagi masyarakat yang tidak mampu dapat mengajukan surat permohonan berperkara secara prodeo (cuma-cuma) dengan mencantumkan alasan-alasannya kepada Ketua Pengadilan Negeri Kisaran  dengan melampirkan:

a.     Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Lurah/Kepala Desa setempat.

b.     Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin atau Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) atau Kartu Program Keluarga Harapan (PKH) atau Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT).

c.      Surat pernyataan tidak mampu yang dibuat dan ditandatangani pemohon bantuan hukum dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Kelas I B.

 

D.    Pelayanan Pengaduan

1.      Dasar Hukum :

a.     Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

b.     SK KMA Nomor 080/KMA/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

2.      Pengaduan masyarakat atau pencari keadilan mengenai penyelenggaraan Peradilan termasuk pelayanan publik dan/atau perilaku aparat peradilan dapat disampaikan melalui:

a.      AplikasiSIWASMARI, dapat diakses di http://siwas.mahkamahagung.go.id;

b.      Surat Elektronik, dapat dikirimkan ke alamat surat elektronik ( Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya. );

c.      Faksimile, dapat disampakan melalui nomor : 021-29079274;

d.      Telepon, dapat disampaikan melalui petugas penerima layanan pengaduan di nomor  021-29079274;

e.      Meja Pengaduan, yang tersedia di layanan Hukum pada ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) PN Kisaran;

f.       Surat,  dapat dikirimkan ke  Kepala Badan Pengawasan MA RI Jl. Jend. Ahmad Yani Kav. 58 By Pass Cempaka Putih Timur Jakarta Pusat – 13011 Atau Kotak Pengaduan Pada Badan Pengawasan, atau;

g.      Kotak Pengaduan, yang tersedia di area Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) PN Kisaran;

3.      Pengadilan Negeri Kisaran, menyediakan Meja Pengaduan yang berada di Layanan Hukum di Ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), untuk menerima pengaduan dari masyarakat atau pencari keadilan;

4.      Dalam hal Pengaduan disampaikan secara lisan, maka Pelapor dapat langsung menghadap sendiri ke meja pengaduan dengan menunjukkan identitas diri, selanjutnya petugas meja pengaduan memasukkan laporan ke dalam Aplikasi Siwas Mahkamah Agung RI;

5.      Dalam hal Pengaduan dilakukan secara tertulis, harus memuat: a. identitas Pelapor; b. identitas Terlapor jelas; c. perbuatan yang diduga dilanggar harus dilengkapi dengan waktu dan tempat kejadian, alasan penyampaian Pengaduan, bagaimana pelanggaran itu terjadi misalnya, apabila perbuatan yang diadukan berkaitan dengan pemeriksaan suatu perkara, Pengaduan harus dilengkapi dengan nomor perkara; d.menyertakan bukti atau keterangan yang dapat mendukung Pengaduan yang disampaikan misalnya, bukti atau keterangan ini termasuk nama, alamat dan nomor kontak pihak lain yang dapat dimintai keterangan lebih lanjut untuk memperkuat Pengaduan Pelapor; dan e. petugas Meja Pengaduan memasukkan laporan Pengaduan tertulis ke dalam aplikasi SIWAS MA-RI dengan melampirkan dokumen  Pengaduan. Dokumen asli Pengaduan diarsipkan pada Pengadilan yang bersangkutan dan dapat dikirim ke Badan Pengawasan apabila diperlukan;

6.      Dalam hal Pengaduan dilakukan secara elektronik harus memuat:  a. identitas Pelapor; b. identitas Terlapor jelas; c. dugaan perbuatan yang dilanggar jelas, misalnya perbuatan yang diadukan berkaitan dengan pemeriksaan suatu perkara maka Pengaduan harus dilengkapi dengan nomor perkara; d. menyertakan bukti atau keterangan yang dapat mendukung Pengaduan yang disampaikan. Misalnya bukti atau keterangan termasuk nama jelas, alamat dan nomor kontak pihak lain yang dapat dimintai keterangan lebih lanjut untuk memperkuat Pengaduan Pelapor. e. meskipun Pelapor tidak mencantumkan identitasnya secara lengkap, namun apabila informasi Pengaduan logis dan memadai, Pengaduan dapat ditindaklanjuti. 4

7.      Setiap Pengaduan yang diterima, diberikan nomor register melalui aplikasi SIWAS MA-RI dan Nomor register Pelapor digunakan sebagai identitas Pelapor untuk melakukan komunikasi antara pihak Pelapor dengan penerima laporan;  

 

E.     Pelayanan Informasi

1.      Dasar Hukum:

a.     Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

b.     Surat Keputusan KMA Nomor: 1-144/KMA/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;

c.      Surat Keputusan Dirjen Badilum MA Nomor 1586/DJU/SK/PS01/9/2015 tentang Pedomaan Standar Pelayanan Informasi Publik untuk masyarakat pencari keadilan dan standar Meja Informasi Pengadilan;

d.     Surat Keputusan Dirjen Badilum MA Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri;

e.     Surat Keputusan Dirjen Badilum MA Nomor 44/DJU/SK/HM02.3/2/2019 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu Plus (PTSP) dan Surat Keterangan Elektronik di Lingkungan Peradilan Umum;

 

2.      Pengadilan Negeri Kisaran menyediakan informasi melalui website http: //ww.pn-kisaran. go.id antara lain mengenai :

a.     hak-hak para pihak yang berhubungan dengan peradilan, antara lain hak mendapat bantuan hukum, hak atas perkara cuma-Cuma (prodeo), serta hak-hak pokok dalam proses persidangan;

b.     Biaya perkara dan Biaya Pemanggilan/Pemberitahuan dalam Perkara Perdata;

c.      Tata cara pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan hakim dan pegawai;

d.     Tata cara memperoleh pelayanan informasi di Pengadilan Negeri Pelalawan;

e.     Informasi lain yang berdasarkan SK-1-144 Tahun 2011 merupakan informasi publik.

3.      Pengadilan Negeri Kisaran, menyediakan akses informasi terhadap putusan secara online atau melalui situs Pengadilan Negeri Kisaran, dengan melakukan proses pengaburan terhadap identitas pihak-pihak yang tercantum dalam putusan.

4.      Masyarakat dapat mengajukan permohonan informasi melalui petugas pada Meja Informasi yang ada pada Layanan Hukum Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) PN Kisaran;

5.      Pengadilan Negeri Kisaran memberikan jawaban dapat ditindaklanjuti atau tidaknya permohonan informasi selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja.

6.      Pengadilan Negeri Kisaran wajib memberikan informasi yang diminta selambat-lambatnya dalam jangka waktu 13 (tiga belas) hari kerja sejak permohonan informasi dimohonkan.

7.      Pengadilan Negeri Kisaran dapat meminta perpanjangan waktu bila diperlukan proses pengaburan informasi atau informasi yang diperlukan sulit ditemukan atau memiliki volume besar sehingga memerlukan waktu untuk menggandakannya;

8.      Pemohon dapat mengajukan keberatan jika Pengadilan Negeri Kisaran menolak permohonan informasi yang diajukan, paling lambat 5 (lima) hari melalui meja informasi;

9.      Pengadilan Negeri Kisaran akan memungut biaya penyalinan informasi dengan biaya yang wajar sesuai dengan standar wilayah Kabupaten Pelalawan dan tidak memungut biaya lainnya.

 

II.     STANDAR PELAYANAN PERKARA

A.    Dasar Hukum

1.      HIR/Rbg;

2.      Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

3.      Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;

4.      Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman;

5.      Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009tentang Peradilan Umum;

6.      Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

7.      SK KMA Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku IIPedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;

8.      Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 138/KMA/SK/IX/2009tentang Jangka Waktu Penanganan Perkara pada Mahkamah AgungRepublik Indonesia;

9.      SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan;

10.   Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

 

Perkara Perdata.

1.    PelayananPermohonan.

a.     Masyarakat dapat mengajukan Permohonan dalam bentuk tertuliskepada Ketua Pengadilan Negeri;

b.     Petugas Kepaniteraan Muda Perdata pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Kisaran Kelas I B wajib memberikan bukti register dan nomor urutsetelah pemohon membayar panjar biaya perkara yang besarnyasudah ditentukan dalam SK Ketua Pengadilan Negeri Kisaran  dan dibuatkan SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar).

c.      Pemohon membayar biaya panjar berdasarkan Surat Kuasa UntukMembayar (SKUM) dari Petugas Kepaniteraan Muda Perdata pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu PN Kisaran yang berisi informasimengenai rincian panjar biaya perkara yang harus dibayar pemohon melakukan pembayaran panjar melalui Bank BTN Cabang Kisaran Nomor Rekening 01117 01 30 000017 6;

d.     Khusus untuk permohonan pengangkatan/adopsi anak, masyarakatmengajukan Surat Permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri yangdaerah hukumnya meliputi tempat tinggal anak yang hendakdiangkat;

e.     Pemohon yang tidak dapat membaca dan menulis dapat mendatangiAdvokat Piket pada Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Kisaran Kelas I B yang akan membantu Pemohon untukmenyusun surat permohonannya;

f.       Petugas Kepaniteraan perdata menyerahkan berkas perkara Permohonankepada Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Kelas I B untukditetapkan hakimnya setelah permohonandidaftarkan;

g.     Pengadilan Negeri Kisaran akan mengirimkan panggilansidang kepada Pemohon dan para pihak selambat-lambatnya 3 (tiga)hari sebelum sidang pertama;

h.     Pengadilan Negeri Kisaran wajib menyelesaikan prosespermohonan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejaksidang pertama. Bagi permohonan yang sifatnya sederhana (tidak adatermohon) diselesaikan dalam waktu selambat-lambatnya 2(dua) minggu sejak sidang pertama (kecuali ditentukan lain dengan undang-undang).

i.       Hakim dan Panitera Pengganti wajib menyelesaikan minutasi danpemberkasan perkara paling lama 7 (tujuh)  hari setelahpenetapan diucapkan;

j.       Pengadilan Negeri Kisaran wajib memberikanpenjelasan persoalan apa saja yang dapat diajukan permohonanbeserta segala persyaratannya;

k.      Suatu penetapan atas suatu permohonan dapat diajukan upaya hukumkasasi;

 

2.      Pelayanan Gugatan

a.     Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Kisaran Kelas I B melalui Petugas Kepaniteraan Muda Perdata pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dengan menyerahkansurat gugatan, minimal 5 (lima) rangkap. Untuk gugatan dengantergugat lebih dari satu, maka surat gugatan diberikan sesuai jumlahTergugat;

b.     Bagi Advokat yang sudah terverifikasi oleh PT Medan, wajib melakukan pendaftaran gugatan perkara perdata melalui Aplikasi E-court (Surat Edaran Dirjen Badilum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kewajiban Pendaftaran Perkara melalui E-Court);

c.      Penggugat yang bukan Advokat wajib menyerahkan salinan lunak (softcopy) suratgugatan dalam bentuk piranti CD kepada Petugas PTSP layanan Perdata pada Pengadilan Negeri Kisaran Kelas I B pada saat mendaftarkangugatan;

a.     Penggugat membayar biaya panjar berdasarkan Surat Kuasa UntukMembayar (SKUM) dari Petugas Kepaniteraan Muda Perdata pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu PN Kisaran yang berisi informasimengenai rincian panjar biaya perkara yang harus dibayar penggugatmelakukan pembayaran panjar melalui Bank BTN Cabang Kisaran Nomor Rekening 01117 01 30 000017 6;

d.     Penggugat wajib menyerahkan SKUM dan bukti pembayaran kepadaPetugas Kepaniteraan Muda Perdata pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu PN Kisaran untuk didaftarkan dan menerima tanda lunasbeserta Surat Gugatan yang sudah dibubuhi cap tanda pendaftarandari petugas pada hari itu juga atau 1 (satu) hari kerja berikutnya.

e.     Petugas Kepaniteraan Perdata menyerahkan berkas perkara gugatan kepadaKetua Pengadilan Negeri Kisaran untuk ditetapkanhakimnya setelah gugatan didaftarkan.

b.     Pengadilan dapat meminta penambahan biaya perkara dalam halpanjar yang telah dibayarkan tidak mencukupi, Penggugat dapatmelakukan pembayaran Penambahan panjar biaya perkara dilakukanmelalui bank BTN Cabang Kisaran Nomor Rekening 01117 01 30 0000176;

c.      Pengadilan Negeri Kisaran, wajib menetapkan harisidang selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak perkara diterimaoleh majelis hakim;

f.    Pengadilan Negeri Kisaran wajib menyelenggarakanpemeriksaan perkara (gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian,kesimpulan, putusan, minutasi) diselesaikan dalam jangka waktuselambat-lambatnya 5 (lima) bulan semenjak perkara didaftarkan diPengadilan;

g.     Para pihak akan mendapatkan surat pemanggilan sidang dariPengadilan Negeri Kisaran selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum sidang pertama. Penentuan hari sidang pertama sejakperkara diregister ditentukan jumlah tergugat dandomisili Tergugat.

h.     Hakim wajib melakukan mediasi sebelum memeriksa perkara.Ketentuan tentang pelayanan berdasarkan mediasi dapat dilihat pada poin 5 pada ketentuan ini.

i.    Para pihak dapat mengajukan permohonan mediasi setiap saatselama proses persidangan. untuk mengajukan permohonan mediasidapat mengacu pada poin 5 pada ketentuan ini;

j.       Pengadilan Negeri Kisaran  menyediakan salinan putusan Pengadilan Negeri Kisaran kepada para pihak,paling lama 14 (empat belas) hari setelah putusan dibacakan di mukapersidangan. Bagi para pihak yang tidak hadir pada sidangpembacaan putusan. Pengadilan Negeri Kisaran wajibmemberitahukan paling lama 14 (empat belas hari) setelah putusandibacakan di muka persidangan;

k.      Hakim dan Panitera Pengganti wajib menyelesaikan minutasi danpemberkasan perkara paling lama 14 (empat belas) hari setelahputusan diucapkan;

 

1.         Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action)

a.     DasarHukum:

-       Hukum Acara Perdata (RBg);

-       Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

-       Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

-       SK KMA Nomor 036/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup.

-       Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan PerwakilanKelompok.

 

b.     Masyarakat dapat mengajukan gugatan melalui mekanisme gugatanperwakilan kelompok (Class Action). Gugatan perwakilan kelompokdiajukan dalam hal:

-        Jumlah anggota kelompok semakin banyak sehingga tidakefektif dan efisien apabila gugatan dilakukan secara sendiri-sendiriatau secara bersama-sama dalam satu gugatan;

-        Terdapat kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum yang digunakan yang bersifat subtansial, serta terdapatkesamaan jenis tuntutan di antara wakil kelompok dengan anggota kelompoknya;

-        Wakil kelompok memiliki kejujuran dan kesungguhan untukmelindungi kepentingan anggota kelompok yang diwakilinya;

-        Organisasi kemasyarakatan/Lembaga Swadaya Masyarakatdapat mengajukan Gugatan untuk kepentingan masyarakat.Antara lain dalam perkara lingkungan dan perlindungankonsumen;

-        Organisasi kemasyarakatan Lembaga Swadaya Masyarakatyang mengajukan gugatan untuk kepentingan umum harusmemenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undangyang bersangkutan antara lain dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atauUndang-undang No.8 Tahun 1999 Pasal 1 angka 10 jo. Pasal 2ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2001 tentangLembaga Perlindungan Konsumen;

c.      Surat gugatan kelompok mengacu pada persyaratan-persyaratanyang diatur Acara Perdata yang berlaku, dan harus memuat :

-        Identitas lengkap dan jelas dan perwakilan kelompok.

-        Identitas kelompok secara rinci tanpa menyebutkan namaanggota.

-        Identitas lengkap dan jelas wakil kelompok, anggota kelompoksatu persatu.

-        Identitas kelompok yang diperlukan dalam melakukanpemberitahuan.

 

2.         Gugatan Organisasi (Legal Standing)

a.     DasarHukum:

-       Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

-       Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

-       SK KMA Nomor 036/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup.

b.     Organisasi berbadan hukum dapat mengajukan gugatan melaluimekanisme gugatan Legal Standing. Gugatan Legal Standingdiajukan dalam hal:

-        Organisasi berbadan hukum yang memiliki perhatian ataukepedulian sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undangantara lain Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan PerlindunganKonsumen;

-        Organisasi berbadan hukum yang mengajukan gugatan LegalStanding harus memehuni persyaratan yang ditentukan dalamUndang-Undang yang bersangkutan.

c.      Surat gugatan legal standing mengacu pada persyaratan-persyaratanyang diatur Acara Perdata yang berlaku, dan harusmemuat identitas lengkap dan jelas dari Organisasi Badan Hukumyang dibuktikan dengan Surat Keputusan Kementrian Hukum dan HAM;

 

3.         Gugatan Warga Negara (Citizen Lawsuit / Actio Popularis)

a.     Dasar Hukum:

-       Hukum Acara Perdata (RBg);

-       Di Indonesia belum ada pengaturannya;

-       Hakim tidak boleh menolak perkara yang diajukan dengan alasan belum ada hukumnya (Pasal 16 ayat (1) UU RI Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman);

-       Hakim wajib menggali, mengikuti, memahami nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. (Pasal 27 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman);

-       Pasal 28 UUD Tahun 1945 jo Pasal 65 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

-       Pasal 5 UU RI Nomor3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, bahwa hakim menggali hukumnya dalam masyarakat;

-       Ratifikasi berbagai Covenant Internationalbidang HAM baik Covenant on Civil and Covenant Rights melalui Undang-UndangNomor 12 Tahun 2005 serta Covenant on Economical, Social and Cultural Right 1966 melalui UU RI Nomor11 Tahun 2005tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social,and Cultural Rights(Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya);

-       Putusan Mahkamah Agung tentang perkara-perkara yang  diajukan berdasarkan gugatan warga negara;

b.        Persyaratan gugatan warga Negara:

-       Penggugat adalah satu orang atau lebih warga negara Indonesia, bukan badan hukum;

-       Tergugat adalah pemerintah dan/atau lembaga Negara;

-       Dasar gugatan adalah untuk kepentingan umum;

-       Obyek gugatan adalah pembiaran atau tidak dilaksanakannya kewajiban hukum;

-       Notifikasi/somasi wajib diajukan dalam jangka waktu 60 hari kerja sebelum adanya gugatan dan sifatnya wajib. Apabila ridak ada notifikasi/somasi gugatan wajib dinyatakan tidak diterima;

-       Notifikasi/somasi dari calon Penggugat kepada calon Tergugat dengan tembuasan kepada Ketua Pengadilan Negeri Setempat;

-       Isi pemberitahuan singkat /notifikasi/somasi secara tertulis yaitu:

a.  Informasi pelaku pelanggaran dan lembaga yang relevan dengan pelanggaran;

b.  Jenis pelanggaran;

c.  Peraturan perundang-undangan yang dilanggar;

d.  Tidak boleh mengajukan tuntutan ganti rugi uang;

e.  Prosedur acara persidangan mengacu pada HIR/RBg;

 

4.     Pelayanan Gugatan Sederhana

Dasar Hukum: PERMA No.2 Tahun 2015, PERMA No. 4 Tahun 2019, tentang  Perubahan atas perma No 2 Tahun 2015;

1.      Masyarakat dapat mengajukan gugatan sederhana ke Pengadilan Negeri Kisaran melalui Petugas Kepaniteraan Muda Perdata pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dengan menyerahkansurat gugatan atau dengan mengisi blanko gugatan yang disediakan di Pelayanan Perdata pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) PN Kisaran dengan melampirkan bukti surat yang sudah dilegalisasi pada saat mendaftarkan gugatan sederhana;

2.      Gugatan yang dikategorikan sebagai gugatan sederhana yaitu:

a.      Nilai gugatan materil paling banyak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

b.      Bukan perkara yang masuk dalam kompetensi Pengadilan Khusus;

c.      Bukan sengketa hak atas tanah;

d.      Penggugat dan Tergugat masing-masing tidak lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama;

e.      Tempat tinggal Tergugat harus diketahui;

f.       Penggugat dan Tergugat harus berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama;

3.      Panitera PN Kisaran selanjutnya melakukan pemeriksaan syarat pendaftaran gugatan sederhana, apabila tidak memenuhi syarat, maka gugatan dikembalikan dan apabila telah memenuhi syarat, maka gugatan sederhana dicatat dalam buku register khusus gugatan sederhana;

4.      Penggugat membayar biaya panjar berdasarkan Surat Kuasa UntukMembayar (SKUM) dari Petugas Kepaniteraan Muda Perdata pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu PN Kisaran yang berisi informasimengenai rincian panjar biaya perkara yang harus dibayar penggugatmelakukan pembayaran panjar melalui BTN Cabang Kisaran Nomor Rekening 01117 01 30 000017 6.

5.      Penggugat wajib menyerahkan SKUM dan bukti pembayaran kepadaPetugas Kepaniteraan Muda Perdata pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu PN Kisaran untuk didaftarkan dan menerima tanda lunasbeserta Surat Gugatan yang sudah dibubuhi cap tanda pendaftarandari petugas pada hari itu.

6.      Penggugat yang tidak mampu dapat mengajukan permohonan beracara secara Cuma-Cuma atau prodeo;

7.      Petugas Kepaniteraan Perdata menyerahkan berkas perkara gugatan sederhana kepadaKetua Pengadilan Negeri Kisaran untuk ditetapkanhakim tunggal dan selanjutnya Panitera menunjuk Panitera Penganti untuk membantu Hakim dalam hari itu juga;

8.      Hakim Tunggal yang ditunjuk melakukan pemeriksaan pendahuluan atas materi gugatan sederhana, apabila dalam pemeriksaan, Hakim berpendapat bahwa gugatan tidak termasuk dalam gugatan sederhana, maka Hakim mengeluarkan penetapan yang menyatakan bahwa gugatan bukan gugatan sederhana, mencoret dari register perkara dan memerintahkan pengembalian sisa biaya perkara kepada Penggugat dan terhadap penetapan tersebut tidak dapat dilakukan upaya hukum apapun;

9.      Dalam hal Hakim berpendapat bahwa gugatan yang diajukan adalah gugatan sederhana, maka Hakim menetapkan hari sidang hari itu juga;

10.   Para pihak akan mendapatkan surat pemanggilan sidang dariPengadilan Negeri Kisaran selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum sidang pertama.

11.   Dalam menyelesaikan gugatan sederhana, Hakim wajib berperan aktif dalam melakukan hal-hal sebagai berikut:

d.    Memberikan penjelasan mengenai acara gugatan sederhana secara berimbang kepada para pihak;

e.    Mengupayakan penyelesaian perkara secara damai termasuk menyarankan kepada para pihak untuk melakukan perdamaian diluar persidangan;

f.     Menuntun para pihak dalam pembuktian;

g.    Menjelaskan upaya hukum yang dapat ditempuh para pihak;

12.   Penggugat dan Tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh Kuasa Hukum;

13.   Pada sidang pertama, hakim wajib mengupayakan perdamaian kepada para pihak dengan mengecualikan ketentuan yang diatur dalam ketentuan Mahkamah Agung mengenai prosedur mediasi;

14.   Dalam hal tercapai perdamaian, hakim membuat putusan Akta Perdamaian yang mengikat para pihak dan terhadap putusan Akta Perdamaian tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum apapun dan dalam hal tercapai perdamaian di luar persidangan dan perdamaian tersebut tidak dilaporkan kepada Hakim, maka Hakim tidak terikat dengan perdamaian tersebut;

15.   Dalam hal perdamaian tidak tercapai pada hari sidang pertama, maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan jawaban Tergugat;

16.   Pengadilan Negeri Kisaran wajib menyelenggarakan dan menyelesaikan pemeriksaan perkara gugatan sederhana (dengan ketentuan tidak dapat diajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik atau kesimpulan) dalam jangka waktu paling lama 25 (dua puluh lima) hari kerja sejak  sidang pertama dihadiri para pihak;

17.   Pengadilan Negeri Kisaran segera menyampaikan pemberitahuan  setelah putusan diucapkan dalam hal para pihak tidak hadir pada sidang pembacaan putusan;

18.   Pengadilan Negeri Kisaran segera memberikan Salinan putusan setelah putusan diucapkan dalam hal adanya permintaan para pihak;

19.   Upaya hukum terhadap putusan gugatan sederhana adalah dengan mengajukan keberatan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kisaran dengan menandatangani akta pernyataan keberatan atau dengan mengisi blangko permohonan keberatan yang disediakan di Pelayanan Perdata pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) PN Kisaran, paling lambat 7 (tujuh) hari setelah putusan diucapkan atau setelah putusan diberitahukan kepada pihak;

20.   Permohonan keberatan yang diajukan melampaui batas waktu pengajuan dinyatakan tidak dapat diterima dengan penetapan Ketua PN Kisaran berdasarkan surat keterangan Panitera PN Kisaran;

21.   Petugas Pelayanan Perdata pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) PN Kisaran menerima dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan keberatan yang disertai dengan memori keberatan dan kontra memori keberatan dapat diajukan kepada Ketua PN Kisaran dengan mengisi blangko yang disediakan di Pelayanan Perdata Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) PN Kisaran;

22.   Pengadilan Negeri Kisaran Kelas I B memberitahukan keberatan beserta memori keberatan kepada pihak Termohon Keberatan dalam waktu 3 (tiga) hari sejak permohonan diterima oleh PN Kisaran;

23.   Kontra memori keberatan disampaikan Termohon Keberatan kepada Pengadilan Negeri Pelalawan paling lambat 3 (tiga) hari setelah pemberitahuan keberatan;

24.   Ketua PN Kisaran menetapkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus permohonan keberatan, setelah permohonan dinyatakan lengkap;

25.   Pemeriksaan Keberatan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Keberatan dilakukan hanya atas dasar:

a.      Putusan dan berkas gugatan sederhana;

b.      Permohonan keberatan dan memori keberatan;

c.      Kontra memori keberatan;

26.   Pengadilan Negeri Kisaran Kelas I B wajib memutus permohonan keberatan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal penetapan Majelis Hakim;

27.   Pengadilan Negeri Pelalawan menyampaikan pemberitahuan putusan keberatan kepada para pihak paling lambat 3 (tiga) hari sejak putusan diucapkan;

28.   Putusan keberatan merupakan putusan akhir yang tidak tersedia upaya hukum banding, kasasi atau peninjauan kembali;

 

5.     Pelayanan Mediasi

1.  Dasar Hukum :

-         PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

2.  Mediasi dalam Persidangan :

a.  Pengadilan Negeri Kisaran memberikan layananmediasi bagi para pihak dalam persidangan;

b.  Para pihak dapat memilih mediator berdasarkan daftar namamediator yang disediakan dan tercantum dalam papanpengumuman, meja informasi, dan situs Pengadilan Negeri Kisaran Kelas I Bhttp : //www.pn-kisaran.go.id.

c.   Para pihak dapat memilih mediator yang bukan hakim. Dalamhal demikian maka biaya mediator menjadi beban para pihak.

d.  Jika para pihak gagal memilih mediator, ketua majelis hakimakan segera menunjuk hakim yang bersertifikat pada Pengadilan Negeri Kisaran Kelas I Buntuk menjalankan fungsi mediator.

e.  Pengadilan Negeri Kisaran menyediakan ruangankhusus untuk mediasi yang terletak dilantai I Gedung Pengadilan Negeri Kisaran;

3.  Mediasi di Luar Persidangan.

a.  Masyarakat yang bersengketa dapat menyelesaikan sengketamereka melalui mediator bersertifikat di luar Pengadilan Negeri Kisaran;

b.  Apabila telah tercapai kesepakatan perdamaian maka dapatmengajukan Gugatan kepada Pengadilan Negeri Kisaran yang berwenang untuk memperoleh Akta Perdamaian.

c.   Pengadilan Negeri Kisaran  akan menerbitkan AktaPerdamaian setelah para pihak mendaftarkan gugatan mereka diPengadilan Negeri Kisaran dengan melampirkanhasil kesepakatan mediasi dan sertifikat mediator.

 

5.    Pelayanan Upaya Hukum

1.  Pelayanan Admininistrasi Banding.

a.  Penggugat dan/atau Tergugat dapat mengajukan upaya hukumbanding melalui Petugas Kepaniteraan Muda Perdata pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Kisaran  dalam waktu 14 (empatbelas) hari kalender terhitung keesokan harinya sejak putusandiucapkan atau sejak diberitahukan pada pihak yang tidak hadir.

b.  Pemohon banding harus membayar panjar biaya permohonanbanding yang dituangkan dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM). Panitera Muda Perdatamencatat dalam buku register danmemberikan Akta Pernyataan Banding kepada pemohonbanding apabila panjar biaya banding telah dibayar lunas.

c.   Pengadilan Negeri Kisaran wajib menyampaikanpemberitahuan permohonan banding kepada pihak Terbandingdalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender, tanpa perlumenunggu diterimanya memori banding.

d.  Apabila ada memori banding yang diterima oleh Pengadilan Negeri Kisaran setelah berkas dikirim makaPengadilan Negeri Kisaran sesegera mungkinmengirimkan memori banding dan atau kontra memori bandingtersebut dengan disertai relaas pemberitahuannya.

e.  Para pihak diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas (inzage) dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja.

f.    Pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Medan sejak pernyataan banding diterima tanpa harus menunggumemori banding/terkecuali ada pemberitahuan delegasi yangbelum kembali dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, denganmelampirkan soft copy Putusan Pengadilan Negeri Kisaran  yang dimohonkan banding.

g.  Pemohon banding dapat melakukan pencabutan permohonanbanding kepada Ketua Pengadilan Tinggi Medan melaluiKetua Pengadilan Negeri Kisaran. Apabilapencabutan banding diajukan oleh kuasanya, maka harusdiketahui oleh prinsipal.

h.  Kepaniteraan Muda Perdata segera menerbitkan aktapencabutan banding yang dimohonkan dengan ditandatanganioleh pemohon pencabutan banding dan Panitera. Dan segeradikirim oleh Panitera ke Pengadilan Tinggi Medan disertaiakta pencabutan permohonan banding yang ditandatangani olehPanitera.

i.    Jika permohonan banding tersebut telah dicabut oleh pemohondan berkas tersebut telah dikirim dan belum diputus olehPengadilan Tinggi Medan, maka hal tersebut segera diberitahukan pada hari itujuga kepada Pengadilan Medan  dan kepada terbanding.

j.    Putusan Pengadilan Tinggi Medan yang telah diterima olehPengadilan Negeri Kisaran wajib segera diberitahukankepada para pihak;

 

2.  Pelayanan Administrasi Kasasi.

a.    Para pihak yag berperkara dalam perkara gugatan  dapatmengajukan kasasi dalam waktu 14 (empat belas) hari setelahPutudan diberitahukan kepadanya.

b.    Penggugat dan/atau tergugat dapat mengajukan upaya hukumkasasi melalui Panitera Muda Perdata melalui Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Pelawan dalam waktu 14 (empat belas) harikalender terhitung keesokan harinya sejak putusan diucapkanatau sejak diberitahukan pada pihak yang tidak hadir;

c.    Pemohon kasasi harus membayar panjar biaya permohonankasasi yang dituangkan dalam SKUM. Panitera Muda Perdatamencatat dalam buku register danmemberikan Akta Pernyataan kasasi kepada pemohon kasasiapabila panjar biaya kasasi telah dibayar lunas.

d.    Pengadilan Negeri Kisaran wajib menyampaikan pemberitahuan permohonan kasasi kepada pihak lawan dalamwaktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender, tanpa perlumenunggu diterimanya memori kasasi;

e.    Para pihak diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas(inzage) dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja dandituangkan dalam akta;

f.     Pengiriman berkas perkara ke Mahkamah Agung RI sejakpernyataan kasasi diterima dalam jangka waktu 60(enam puluh) hari, dengan melampirkan soft copy Putusan yangdimohonkan kasasi;

g.    Pemohon kasasi dapat melakukan pencabutan permohonankasasi kepada Ketua Mahkamah Agung RI melalui KetuaPengadilan Negeri Kisaran. Apabila pencabutankasasi diajukan oleh kuasanya, maka harus diketahui olehprinsipal;

h.    Kepaniteraan Muda Perdata segera menerbitkan aktapencabutan kasasi yang dimohonkan olehpemohon, dan segera dikirimoleh Panitera ke Mahkamah Agung RI disertai dengan akta pencabutanpermohonan kasasi yang ditandatangani oleh panitera;

i.      Jika permohonan kasasi tersebut telah dicabut oleh pemohondan berkas tersebut telah dikirim dan belum diputus MahkamahAgung RI, Pencabutan tersebut harus diberitahukan pada hari itu juga kepadaMahkamah Agung RI;

j.      Putusan Mahkamah Agung RI yang telah diterima olehPengadilan Negeri Kisaran wajib diberitahukankepada para pihak dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) harikerja. Fotocopy relaas pemberitahuan putusan kasasi wajibdikirim ke Mahkamah Agung RI.

 

3.  Pelayanan Administrasi Peninjauan Kembali

a.  Para pihak dapat mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembaliterhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sesuaidengan ketentuan undang-undang.

b.  Penggugat atau tergugat dapat mengajukan upaya hukumPeninjauan Kembali kepada Petugas Kepaniteraan Muda Perdata pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Kisaran;

c.   Pemohon Peninjauan Kembali harus membayar biaya perkarayang dituangkan dalam SKUM. Pernyataan Peninjauan Kembali dapat diterimabila panjar dalam SKUM telah dibayar lunas.

d.  Pencabutan Permohonan Peninjauan Kembali diajukan kepadaKetua Mahkamah Agung RI melalui Ketua Pengadilan Negeri Kisaran dan ditandatangani oleh pemohonpeninjauan kembali. Apabila pencabutan permohonanpeninjauan kembali diajukan oleh kuasanya, maka harusdiketahui oleh prinsipal.

e.  Kepaniteraan Muda Perdata segera menerbitkan aktapencabutan permohonan peninjauan kembali yang dimohonkandengan ditandatangani oleh pemohon pencabutan peninjauankembali dan Panitera. Dan segera dikirim oleh Panitera keMahkamah Agung RI disertai akta pencabutan permohonanpeninjauan kembali yang ditandatangani oleh panitera.

f.    Pengadilan Negeri Kisaran  wajib memberitahukansalinan putusan peninjauan kembali kepada para pihak dalamwaktu 14 (empat belas) hari sejak putusan diterima olehPengadilan Negeri Kisaran Kelas I B.

 

7.     Pelayanan Administrasi Eksekusi

a.  Masyarakat yang telah memiliki putusan pengadilan yangberkekuatan hukum tetap dapat mengajukan permohonan eksekusiatas putusan tersebut.

b.  Pemohon eksekusi mengajukan permohonan eksekusi kepada KetuaPengadilan Negeri Kisaran Kelas I Bmelalui Petugas Kepaniteraan MudaPerdata pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) PN Kisaran Kelas II;

c.   Pengadilan Negeri Kisaran menetapkan biaya eksekusisebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Kelas I B.

d.  Pemohon eksekusi wajib membayar biaya panjar eksekusi yangditentukan dalam SKUM dimana komponen biayanya sebagaimanadimaksud dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Kelas I Bmelalui Bank BTN Cabang Kisaran Nomor Rekening 01117 01 30 000017 6.

e.  Pengadilan Negeri Kisaran harus segera mengeluarkanpenetapan eksekusi sejak permohonan diterima. Penetapan tersebutmenyatakan bahwa permohonan eksekusi tersebut dapat dieksekusi (executable) atau tidak dapat dieksekusi (non executable).

f.    Jika setelah ditempuh langkah-langkah sesuai ketentuanperundangan dan ternyata pihak yang kalah tetap tidak mau melaksanakan putusan hakim secara sukarela, maka KetuaPengadilan Negeri Kisaran Kelas I Bmembuat penetapaneksekusi.

g.  Pemohon eksekusi wajib membayar panjar terlebih dahulu agareksekusi dapat dilaksanakan. Jika biaya tidak mencukupi makaPemohon dapat dimintakan biaya tambahan pelaksanaan eksekusioleh Pengadilan Negeri Kisaran Kelas I Bdengan disertai tandabukti pembayaran berikut rincian komponen biaya.

h.  Setiap perintah eksekusi yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kisaran harus dalam bentuk tertulis danmemperhatikan tenggang waktu yang cukup sekurang-kurangnya 3(tiga) hari sebelum pelaksanaan eksekusi.

E.     Perkara Pidana

1.      Pelayanan Persidangan

a.     Pengadilan Negeri Kisaran menyediakan ruang tunggukhusus yang terpisah bagi terdakwa/korban/saksi-saksi jikadiperlukan serta jaminan keamanan yang memadai;

b.     Saksi atau korban dapat mengajukan permintaan kepada MajelisHakim untuk mendapatkan pemeriksaan terpisah tanpa kehadiransalah satu pihak apabila yang bersangkutan merasa tertekan atauterintimidasi secara psikologis,Majelis Hakim akanmempertimbangkan permohonan tersebut dengan memperhatikan kondisi psikologis pemohon.

c.      Pengadilan Negeri Kisaran Kelas I Bwajib menyelesaikanperkara pidana dengan memperhatikan jangka waktu penahanan.Terdakwa wajib dilepaskan dari tahanan jika jangka waktu penahanan terlampaui.  jangka waktu penyelesaianperkara pada perkara pidana adalah sebagai berikut:

                                i.   Perkara pidana umum harus diputus dan diselesaikan palinglama 5 (lima) bulan sejak perkara didaftarkan oleh Jaksa PenuntutUmum dalam hal terdakwa tidak ditahan.

                               ii.   Perkara pidana yang terdakwanya ditahan akan diputus dandiselesaikan oleh Pengadilan Negeri Kisaran Kelas I Bpalinglama 10 (sepuluh)  hari sebelum masa tahanan berakhir.

                              iii.   Jangka waktu penyelesaian perkara pidana khusus dilakukansesuai ketentuan Undang-undang.

d.     Pengadilan Negeri Kisaran wajib mengirimkan petikanputusan pada tingkat banding kepada Terdakwa/Kuasa Hukumnyapaling lama 1 (satu)  hari kerja berikutnya.

e.     Pengadilan Negeri Kisaran wajib mengirimkan petikanputusan pidana pada tingkat kasasi kepada Terdakwa/KuasaHukumnya paling lama 1 (satu) hari kerja berikutnya.

f.       Pengadilan Negeri Kisaran menyampaikan salinanputusan kepada Penuntut Umum dan Penyidik sebagaimanadimaksud dalam Pasal 226 Ayat (2) UU Nomor 8 tahun 1981 tentangHukum Acara Pidana.

g.     Pengadilan Negeri Kisaran dapat memberikan salinanputusan kepada terdakwa/Penasihat Hukumnya atau pihak lain atasdasar adanya permintaan dari pihak tersebut secara tertulis yangditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kisaran;

h.     Pengadilan Negeri Kisaran wajib menyampaikanpetikan putusan pidana kepada Terdakwa dan JPU setelah putusandiucapkan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja berikutnya.

 

2.      Pelayanan Sidang bagi Anakyang Berhadapan dengan Hukum.

a.     DasarHukum:

-       Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan PidanaAnak;

-       Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang PerlindunganAnak.

b.     Pengadilan Negeri Kisaran wajib menyediakan ruangtunggu dan ruang sidang khusus untuk persidangan Anak.

c.      Hakim yang menyidangkan pidana anak wajib mengupayakan diversidalam hal ancaman pidana yang didakwakan di bawah 7(tujuh)  tahun, dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

d.     Hakim wajib untuk melindungi hak privasi anak dan menghindarkananak dari tekanan psikologis, maka dengan menyelenggarakansidang dalam ruangan tertutup.

e.     Hakim dalam sidang anak tidak mengenakan toga.

f.       Hakim wajib memastikan adanya pendampingan dari orang tua atauwali orang tua asuh atau penasihat hukum atau BimbinganPemasyarakatan (BAPAS) untuk mendampingi dan menjelaskanberbagai hal yang bermanfaat bagi kepentingan anak di persidangan.

g.     Dalam hal diperlukan penahanan maka keputusan menahan harusmempertimbangkan dengan sungguh-sungguh kepentingan anakatau kepentingan masyarakat.

h.     Pengadilan Negeri Kisaran telah menyediakan tempatpehananan bagi anak yang terpisah dari tahanan dewasa.

 

3.      Pelayanan Pengajuan Penangguhan atau Pengalihan penahanan

a.     Terdakwa/Keluarganya atau melalui Penasihat Hukumnya dapatmengajukan permohonan penangguhan atau pengalihan penahanansecara lisan di depan Majelis Hakim. atau secara tertulis dengan suratpermohonan ditujukan kepada Majelis Hakim. Surat permohonantersebut harus menyebutkan alasan diajukannya penangguhanpenahanan.

b.     Terdakwa/Keluarganya/Penasihat Hukum dapat memberikanjaminan penangguhan atau pengalihan penahanan berupa jaminanuang dan atau jaminan orang.

c.      Terdakwa/Keluarganya/Penasihat Hukumnya harus menyebutkanbesarnya jaminan uang dalam Penetapan Penangguhan atauPengalihan Penahanan. Pengadilan Negeri Kisaran wajib menyimpan uang tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada rekening BTN Cabang Kisaran Nomor Rekening 01117 01 30 000017 6dan bukti setornya diberikan pada terdakwaatau Keluarga atau Kuasa Hukumnya.

d.     Terdakwa/Keluarganya/Penasihat Hukumnya wajib membuatpernyataan kepada hakim bahwa ia bersedia bertanggung jawabapabila terdakwa yang ditahan melarikan diri. Dalam penetapanpernyataan penangguhan penahanan tersebut harus disebutkanidentitas secara jelas dan besarnya uang yang harus ditanggungpenjamin.

e.     Terdakwa/Keluarganya/Penasihat Hukumnya hanya dapatmengambil jaminan uang kembali jika terdakwa kembali ditahandalam tahanan RUTAN dan atau telah diputus yangberkekuatan hukum tetap;

 

4.      Pelayanan Sidang Tindak Pidana Ringan/Tilang;

Dasar Hukum :

-       PERMA Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas;

a.     Pengadilan Negeri Kisaran penyelenggarakan sidang perkara pelanggaran lalu lintas paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu dan  memutus perkara pelanggaran lalu lintas pada hari sidang itu juga;

b.     Perkara pelanggaran lalu lintas yang diputus oleh pengadilan dapat dilakukan tanpa hadirnya pelanggar.;

c.      Hakim mengeluarkan penetapan/putusan berisi besaran denda yang diucapkan pada hari sidang yang ditentukan pada pukul 08:00 waktu setempat;

d.     Penetapan/putusan denda diumumkan melalui laman resmi PN Kisaran yaitu www. pn-kisaran.go.id dan  papan pengumuman Pengadilan Negeri Kisaran Kelas I Bpada hari itu juga;

e.     Pelanggar yang keberatan dengan adanya penetapan/putusan perampasan kemerdekaan dapat mengajukan perlawanan pada hari itu juga.

f.       Pelanggar membayar denda secara tunai atau elektronik ke rekening Kejaksaan dan Pelanggar mengambil barang bukti kepada Jaksa selaku eksekutor di kantor Kejaksaan dengan menunjukkan bukti pembayaran denda.

5.      Pelayanan Pengajuan Upaya Hukum

5.1.Pelayanan Administrasi Perkara Pidana Banding

a.     Terdakwa/Penasihat Hukumnya dapat mengajukan permohonanbanding dalam waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan,atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidakhadir dalam pengucapan putusan. Dalam hal jangka waktutersebut terlampaui maka permohonan banding tersebutdinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Negeri Kisaran Kelas I Bdengan membuat surat keterangan.

b.     Dalam hal terdakwa berada dalam tahanan dapat mengajukanbanding melalui Kepala RUTAN dalam tenggang waktusebagaimana tersebut huruf 'a';

c.      Terhadap permohonan banding yang telah memenuhi prosedurdan waktu yang ditetapkan, Panitera harus membuat aktapernyataan banding yang ditanda tangani oleh Panitera danpemohon banding, serta diberitahukan kepada termohon banding.

d.     Setiap penerimaan permohonan banding yang diajukan dalam halterdakwa berada dalam tahanan, Ketua Pengadilan Negeri Kisaran harus melaporkan kepada Pengadilan Tinggi Medan tentang permohonan tersebut sesegera mungkin;

e.     Sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan,pemohon dan termohon banding wajib diberi kesempatan untukmempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari;

f.       Selama perkara banding belum diputus oleh Pengadilan TinggiMedan, permohonan banding dapat dicabut sewaktu-waktu,dan dalam hal sudah dicabut, pemohon tidak boleh mengajukanpermohonan banding lagi, kecuali masih dalam tenggang waktumasa pengajuan banding.

g.     Dalam hal perkara telah diputus oleh Pengadilan Tinggi, salinan putusan dikirim ke Pengadilan Negeri Kisaran untuk segera diberitahukan kepada Terdakwa dan penuntutumum;

 

5.2.Pelayanan Administrasi Perkara Kasasi Pidana

a.     Terdakwa/Penasihat Hukumnya dapat mengajukan permohonankasasi kepada Panitera Pengadilan Negeri Kisaran selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari sesudahputusan Pengadilan Tinggi Medan diberitahukan kepadaterdakwa/penuntut umum dan selanjutnya dibuatkan aktapermohonan kasasi oleh Panitera;

b.     Permohonan kasasi yang melewati tenggang waktu tersebut, olehpanitera dibuat Surat Keterangan bahwa permohonan kasasitersebut tidak memenuhi syarat formal, Selanjutnya SuratKeterangan Panitera tersebut diteliti kebenarannya, KetuaPengadilan Negeri Kisaran Kelas I Bmenerbitkan Penetapanyang menyatakan bahwa permohonan kasasi tersebut tidak dapatditerima, dan berkas perkaranya tidak dikirim ke MahkamahAgung.

c.      Dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah permohonankasasi dilakukan, pemohon kasasi harus menyerahkan memorikasasi dan tambahan memori kasasi (jika ada), untuk itu Kepaniteraan Muda Pidana membuat akta tanda terimamemori/tambahan memori.

d.     Dalam hal pemohon kasasi adalah terdakwa yang kurangmemahami hukum, Kepaniteraan Muda Pidana wajib menanyakanalasan ia mengajukan permohonan tersebut dan untuk ituPanitera mencatat alasan Permohonan kasasi.

e.     Panitera Pengadilan Negeri Kisaranmemberitahukantembusan memori kasasi kepada pihak termohon dan untuk itu Jurusita membuat tanda terima.

f.       Termohon kasasi dapat mengaiukan kontra memori kasasi. Dalamhal termohon kasasi mengajukan kontra memori kasasi untuk ituKepaniteraan pidana memberikan surat tanda terima.

g.     Selama perkara kasasi belum diputus oleh Mahkamah Agung,permohonan kasasi dapat dicabut oleh pemohon. Dalam halpencabutan dilakukan oleh Penasehat hukum terdakwa, harusmendapat persetujuan terlebih dahulu dari terdakwa. Ataspencabutan tersebut, Panitera Pengadilan Negeri Kisaran Kelas I Bmembuat akta pencabutan kasasi yang ditanda tanganioleh Panitera, pihak yang mencabut dan diketahui oleh KetuaPengadilan Negeri Kisaran Kelas I B, selanjutnya akta tersebutdikirimkan ke Mahkamah Agung.

 

5.3.Pelayanan Administrasi peninjauan Kembali pidana.

a.     Permohonan Peninjauan Kembali dari terpidana atau ahliwarisnya diterima oleh Kepaniteraan Muda Pidana dan dibuatkanAkta Pernyataan Peninjauan Kembali yang ditandatangani olehPanitera dan pemohon Peninjauan Kembali serta dicatat dalamBuku Register;

b.     Dalam hal terpidana selaku pemohon Peninjauan Kembali kurangmemahami hukum, Kepaniteraan wajib menanyakan danmencatat alasan-alasan dalam Akta Pernyataan PeniniauanKembali serta dicatat dalam Buku Register.

c.      Dalam tenggang waktu 2 (hari) kerja setelah permohonan PK,Ketua PN Kisaranwajib menunjuk Majelis Hakim yangtidak memeriksa perkara semula, untuk memeriksa danmemberikan pendapat apakah alasan permohonan PeninjauanKembali telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

d.     Dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja Majelis Hakimpada Pengadilan Negeri Kisaran memeriksa apakahpermohonan PK telah memenuhi persyaratan. Dalarn pemeriksaantersebut, terpidana atau ahli warisnya dapat didampingi olehPenasehat Hukum dan Jaksa yang dalam hal ini bukan dalamkapasitasnyasebagaiPenuntutUmumdandapatmenyampaikanpendapatnya.

 

5.4.Pelayanan Administrasi Praperadilan.

a.     Permohonan Praperadilan dari pemohon atau ahli Warisnyaditerima oleh Petugas Kepaniteraan Muda Pidana pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) PN Kisaran serta dicatat dalam BukuRegister.

b.     Ketua Pengadilan Negeri Kisaran menunjuk Hakimtunggal untuk menyidangkan perkara tersebut, dan Hakim yangditunjuktersebut segera menetapkanharisidang hari itu juga;

c.      Pemeriksaan dilakukan secara cepat dan paling lama 7(tujuh) hari kerja Hakim harus sudah menjatuhkan putusannya setelah sidang dihadiri lengkap;.

d.     Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh PengadilanNegeri, sedangkan pemeriksaan praperadilan belum selesai, maka permintaan praperadilan tersebut gugur.

e.     Putusan Praperadilan pada tingkat penyidikan tidak menutupkemungkinan untuk mengadakan pemeriksaan praperadilan lagipada tingkat pemeriksaan oleh penuntut umum jika untuk itudiajukan permintaan baru.

 

5.5.Pelayanan Administrasi Grasi

a.     Terpidana/penasihat hukumnya dapat mengajukan permohonangrasi terhadap putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap kepada Presiden secara tertulis.

b.     Dalam hal pidana yang dijatuhkan adalah pidana mati permohonanGrasi dapat diajukan tanpa persetujuan terpidana.

c.      Putusan pemidanaan yang dapat dimohonkan grasi adalah: PidanaMati, Pidana seumur hidup dan pidana penjara minimal 2 (dua)tahun;

d.     Permohonan Grasi tidak dibatasi oleh tenggang waktu;

e.     Permohonan Grasi diajukan kepada Presiden melalui KetuaPengadilan Negeri Kisaran yang memutus perkara padatingkat pertama dan atau terakhir untuk diteruskan kepadaMahkamah Agung.

f.       Panitera Pengadilan Negeri Kisaran wajib membuatAkta Penerimaan salinan Permohonan Grasi, selanjutnya berkasperkara beserta permohonan Grasi dikirim ke Mahkamah Agung.Apabila Permohonan Grasi tidak memenuhi persyaratan, PaniteraPengadilan Negeri Kisaran akan membuat Akta Penolakanpermohonan Grasi.

 

 

                                                                          Ditetapkan di  :    Kisaran

                                                                          Tanggal           :    20 Nopember 2019

 

KETUA

PENGADILAN NEGERI KISARAN KELAS I B

           

 

 

 

Dr.ULINA MARBUN, SH, MH

NIP. 196505031996032001